DPRD NTT Pertanyakan Rencana Pemprov Pinjam Dana Sistem “Sungsang” | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

DPRD NTT Pertanyakan Rencana Pemprov Pinjam Dana Sistem “Sungsang”


BAHAS PINJAMAN DAERAH. Komisi III DPRD NTT saat rapat bersama Badan Keuangan Daerah NTT dan Biro Hukum Setda NTT, di Ruang Komisi III, Selasa (19/11). Rapat ini membahas mekanisme rencana pinjaman daerah. (FOTO: Carlens Bising/Timex)

POLITIK

DPRD NTT Pertanyakan Rencana Pemprov Pinjam Dana Sistem “Sungsang”


Zaka Moruk: KUA-PPAS Bisa Penyesuaian

KUPANG, TIMEXKUPANG.com-Rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT masih menjadi sorotan DPRD NTT. Salah satunya, Komisi III yang mempertanyakan mekanisme perencanaan pinjaman yang terbalik atau sungsang itu.

Pertanyaan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu saat memimpin rapat bersama Badan Keuangan Daerah NTT dan Biro Hukum Setda NTT, di Ruang Komisi III, Selasa (19/11). Rapat itu dihadiri langsung Kepala Badan Keuangan, Zakarias Moruk dan Karo Hukum Setda NTT, Alex Lumba.

“Pemerintah harus menjelaskan, mengapa proses peminjaman ini menjadi sungsang atau terbalik. Tidak mengikuti mekanisme yang ada di dalam PP Nomor 56 tahun 2018 sebagai leg spesialis untuk pinjaman daerah, dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD. Ini perlu klir,” kata Hugo yang didampingi pimpinan komisi lainnya, Viktor Madowatun, Leo Lelo, dan Fredy Muy.

Menurut Hugo, karena rencana pinjaman daerah itu sudah tercantum di dalam RPJMD, sehingga harus menjadi prioritas dan dicantumkan dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Namun yang terjadi, justru tidak tercantum di dalam KUA-PPAS, melainkan muncul di dalam RAPBD, bahkan pencantuman ini juga sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Mengapa langsung dicantumkan dalam RAPBD dan dalam nota keuangan APBD sebelum mendapat pertimbangan Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau kita baca aturan, setelah persetujuan DPRD, diajukan ke pemberi kredit lalu diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat persetujuan,” jelas Hugo dalam rapat yang juga dihadiri beberapa anggota komisi, seperti Yaohanes Halut, Gabriel Manek dan Yuliana Adoe.

Hugo juga melanjutkan pertanyaannya, mengapa pinjaman daerah ini menjadi wajib dilakukan atau satu-satunya alternatif. Sementara kapasitas fiskal bisa menjawab pinjaman tersebut, yakni pinjam uang ke kreditur Rp 900 miliar. Dalam tempo tiga tahun dikembalikan menjadi Rp 1,52 triliun.

“Dalam tahun yang sama sebenarnya kita punya kemampuan untuk membangun infrastruktur tanpa pinjaman. Harus dijelaskan. Karena bisa menjadi pertanyaan, mengapa mengambil kebijakan yang merugikan keuangan daerah, sekurang-kurangnya menurut perhitungan pemerintah, Rp 152 miliar bunga itu. Kenapa yang ada tidak diefisienkan saja. Tanpa pinjaman,” paparnya lagi.

Hugo menjelaskan, cicilan pertama tahun 2020, hanya bunga saja, yakni Rp 49,500 miliar lebih. Tahun kedua Rp 526 miliar. Jumlah ini menurut Hugo masih bisa diambil dari APBD. Di tahun ketiga Rp 476 miliar lebih. “Ini kemampuan APBD kita. Kenapa tidak kita pakai saja untuk bangun, daripada kita pinjam lalu bayar risiko bunga sampai Rp 152 miliar,” tambah politikus Partai Golkar ini.

Pihaknya juga mempertanyakan, persetujaun Kemendagri. Karena menurut dia, secara aturan belum jelas. Apakah pemda bisa memenuhi syaratnya.

Sementara Zakarias Moruk mengakui, dalam RPJMD sudah termuat tentang pinjaman daerah. Namun pada KUA-PPAS 2020 tidak dicantumkan. Pihaknya pun mencoba berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga tentang pinjaman ini. Bahwa ada dua hal krusial yang ada pada mekanisme ini.

“Yang pertama pada KUA-PPAS, sesuai dengan hasil konsultasi kami ke Ditjen Keuangan Daerah, bahwa untuk KUA-PPAS ini bisa dilakukan penyesuaian,” jelas Zaka.

Terkait tidak dimuatnya pinjaman daerah dalam KUA-PPAS, dia jelaskan, karena pinjaman daerah ini ada beberapa bentuk. Yang pertama dengan pemerintah pusat, lembaga keuangan di pusat dan ketiga lembaga keuangan di daerah, keempat dengan masyarakat.

Pihaknya mencoba dekati secara mendalam, kira-kira lembaga mana yang bisa memberikan dukungan kepada pemda untuk percepat pembangunan infrastruktur. Dan Bank NTT menyanggupinya dengan memberikan penjelasan secara rinci.

Selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan kementerian dan menyampaikan tentang KUA-PPAS yang belum memuat soal pinjaman ini. “Teman-teman di kementerian mengatakan bahwa bisa disesuaikan. Kami juga mendapatkan dari Subid Pinjaman Daerah bahwa ada 17 item yang harus dilengkapi untuk pinjaman daerah. Dan seluruh dokumen itu sudah kami siapkan, tinggal dua saja, yakni penyesuaian KUA-PPAS dan persetujuan DPRD. Dua ini yang menjadi lampiran untuk pinjaman daerah,” tambah dia.

Mantan Kepala Biro Humas Setda NTT ini menambahkan, terkait proses terbalik, saat pihaknya menyusun perencanaan, belum tahu lembaga mana yang bisa memberi pinjaman. Sehingga dalam nota pengantar APBD yang disampaikan gubernur, sudah memohon kepada DPRD tentang penyesuaian KUA-PPAS.

Masih menurut dia, terkait kemampuan fiskal daerah, sesuai data dari Dinas PUPR, bahwa panjang jalan provinsi yang kurang mantap sepanjang 906 kilometer. Kalau diselesaikan dalam waktu dua tahun, memerlukan dana sekira Rp 806 miliar lebih untuk dilaksanakan pada 2020. Sehingga pada perubahan APBD 2019, sudah dianggarkan kepada PUPR untuk perencanaan jalan-jalan tersebut.

Menurut dia, APBD sebagai kekuatan utama, akan lebih kuat jika ditambah pinjaman tersebut. Apalagi dengan RPJMD yang ada, sehingga bisa terpenuhi tiga tahun ke depan. Dengan perencanaan dan target-target pendapatan yang ada, beberapa tahun ke depan APBD NTT bisa semakin kuat. Ditambah dukungan DAK dan DAU. “Sehingga dukungan dana pinjaman ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini,” tutupnya.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah catatan yang akan dibawa ke rapat Badan Anggaran DPRD NTT. (cel)

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya POLITIK

To Top