PDIP dan Gerindra Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

PDIP dan Gerindra Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode


Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (FOTO: JawaPos.com)

POLITIK

PDIP dan Gerindra Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode


JAKARTA, TIMEXKUPANG.com-Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya menolak rencana amandemen terbatas UUD 1945 jika digunakan untuk penambahan masa jabatan presiden. Partainya hanya mendukung amandemen ini dengan kepentingan menghidupkan kembali Haluan Negara.

“Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bagi PDI Perjuangan sifatnya terbatas. Hanya berkaitan dengan haluan negara. Di luar itu tidak ada agenda yang diusulkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11).

Bagi PDIP, bangsa Indonesia memerlukan perspektif jangka panjang yang mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Ikatan itu dalam wujud haluan negara yang berisi rancangan pembangunan 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun ke depan.

Walau demikian, Hasto mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu takkan dipermasalahkan bila hanya sekedar wacana. Namun dipastikannya PDIP sama sekali tak mau mendorongnya. “Karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi, kekuasaan presiden itu 2 kali berdasarkan konstitusi,” kata Hasto.

“Ketentuan sekarang (Masa jabatan presiden, red) masih ideal. Semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama,” tandasnya.

Penolakan masa jabatan Presiden-Wapres menjadi tiga periode juga datang dari Partai Gerindra. Ketua Fraksi MPR dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, jabatan Presiden Republik Indonesia dua periode sudah final. Maka tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun.

Menurut Riza Patria, ?masa jabatan satu periode lima tahun juga sudah menjadi kesepakatan bersama. Apalagi itu masih hanya sebatas wacana saja.

“Jadi tidak ada wacana presiden tiga periode, apalagi nanti bisa seumur hidup. Enggak bisa. Sudah putus,” ujar Riza kepada wartawan, Sabtu (23/11).

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra tersebut, Indonesia jangan dikembalikan ke era Orde Lama. Bagi Riza Patria, sudah menjadi kesepakatan bersama jabatan kepala negara dua periode. Tidak bisa diubah ataupun diganggu gugat. “Sekarang era reformasi. Semuanya harus dibatasi. Kewenangan, kekuasaan, apapun di bumi ini harus dibatasi,” tegasnya.

?Sementara itu, Ketua DPP ?Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany, memberikan alasan terkait usulan jabatan Presiden RI selama tujuh tahun dan hanya satu periode. Menurut Tsamara?, jika Presiden RI jabatannya tujuh tahun, akan fokus bekerja maksimal mungkin. Fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.?

Diketahui, Amandemen terbatas UUD 1945 ternyata tidak hanya membentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Agenda prioritas MPR itu merembet pada wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Fraksi di MPR terbelah. Ada yang tetap mendorong dua periode seperti saat ini. Ada pula yang satu periode, tetapi ditambah 7–8 tahun. Bahkan, ada fraksi yang menginginkan tiga periode.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, wacana tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. MPR pun berkewajiban menjaring aspirasi publik tersebut. ’’Kami menyiapkan wadah bagi seluruh aspirasi itu,’’ katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (22/11).

Dia menyampaikan, berubah atau tidaknya masa jabatan presiden sangat bergantung pada aspirasi masyarakat. Selama aspirasi muncul dari publik, MPR tidak boleh memberangus pendapat tersebut. (jpg)

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya POLITIK

To Top