Miris, 11 Bulan Mengabdi, Pemerintah Belum Bayar Gaji 525 Guru Kontrak | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

Miris, 11 Bulan Mengabdi, Pemerintah Belum Bayar Gaji 525 Guru Kontrak


Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lazakar (FOTO: Petrus Usboko/Timex)

KABAR FLOBAMORATA

Miris, 11 Bulan Mengabdi, Pemerintah Belum Bayar Gaji 525 Guru Kontrak


Komisi III DPRD TTU Desak Pemkab Segera Bayar

KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Ketua Komisi III DPRD TTU, Therensius Lazakar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU untuk segera membayar upah dari 525 guru berstatus tenaga kontrak (Teko) daerah tahun anggaran 2019.

Therensius mendesak pemerintah karena anggaran untuk pembayaran tenaga guru kontrak daerah itu telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD saat sidang Paripurna Penetapan APBD Induk 2019 akhir November 2018 lalu.

“Pemerintah Daerah harus segera bayar upah 525 tenaga guru kontrak daerah karena anggaran sudah tersedia sejak awal tahun 2019 ini. Kenapa mesti tahan-tahan upah mereka,” Tegas politisi Partai Golkar kepada media ini, Minggu (24/11).

Dikatakan, saat menggelar reses di beberapa wilayah, pihaknya mendapat keluhan dari para guru yang berstatus tenaga kontrak daerah terkait pembayaran upah. Pasalnya, Sudah sebelas bulan mengabdi namun belum mendapatkan upah.

Karena Itu, tambah Therensius, pihaknya meminta Pemkab TTU untuk dapat menyelesaikan keluhan dari para tenaga guru kontrak daerah yang belum mendapatkan upah. “Jangan hanya paksa orang untuk tunjukan kinerja baik namun kesejahteraanya tidak diperhatikan. Ini kan konyol, Pemerintah mendesak para tenaga guru untuk mengajar namun tidak memberikan hak dari para guru tersebut,” tegas Therensius.

Melihat kondisi ini, lanjut Therensius, Pemkab TTU terkesan tidak memperhatikan nasib dari para guru tenaga kontrak daerah yang hingga kini belum diselesaikan. Padahal, anggaran untuk pembayaran terhadap 525 tenaga guru itu sudah tersedia.

Therensius bahkan menduga anggaran senilai Rp 17 miliar untuk upah para tenaga guru kontrak daerah itu diduga kuat telah dibungakan oleh pemerintah di salah satu bank guna mendapatkan jasa giro.

“Seharusnya pemerintah lebih serius mengurus nasib para guru kontrak daerah karena berkat jasa mereka kita jadi cerdas. Saya menduga uang untuk pembayaran upah para tenaga guru kontrak daerah ini telah di depositokan di bank oleh pemerintah,” ungkapnya.

Therensius menambahkan, ada rumor yang beredar di kalangan para tenaga guru kontrak daerah bahwa pemerintah berencana memotong upah mereka selama tiga bulan sehingga untuk 525 tenaga guru kontrak daerah itu dan hanya menerima hak selama sembilan bulan saja.

Dari pengakuan beberapa tenaga guru kontrak daerah, jelas Therensius, pemotongan upah sebanyak tiga bulan itu untuk membayar upah dari tenaga guru kontrak daerah sebanyak 1.433 orang yang direkrut secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan di DPRD.

Kendati demikian, jika rencana tersebut nantinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka dirinya meminta kepada pemerintah untuk membayar upah para tenaga guru kontrak daerah secara utuh tanpa adanya potongan dengan dalil apapun.

“Karena di APBD jelas tercatat, bahwa anggaran itu digunakan untuk membayar upah 525 tenaga kontrak, bukan membayar tenaga kontrak yang lainnya. Jadi jangan kita potong-potong. Bayar mereka utuh sesuai dengan hasil kerja mereka,” pungkasnya.

Sekertaris Komisi III DPRD TTU, Fabianus One Alisiono menambahkan, seharusnya pemerintah daerah menjalankan apa yang sudah disepakati bersama DPRD TTU dalam sidang utama pembahasan APBD 2019 lalu yang telah menyetujui anggaran untuk membiayai sebanyak 1.222 tenaga kontrak daerah itu termasuk 525 tenaga guru.

Terkait proses penambahan sebanyak 1.433 tenaga guru yang diakomodir sebagai tenaga kontrak daerah, DPRD tidak mengetahui akan hal itu. Bahkan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai para tenaga kontrak daerah tersebut dikategorikan sebagai anggaran siluman.

“Sudah ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah terkait dengan 1.222 tenaga kontrak daerah. Seharusnya pemerintah bayar gaji untuk para tenaga kontrak ini, bukan melakukan perekrutan tambahan tanpa kejelasan anggaran,” tegas Fabianus.

Menurut Fabianus, Sebagai salah satu fraksi di DPRD TTU pihaknya akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan audit. Pasalnya, penggunaan anggaran untuk membiayai para tenaga kontrak daerah itu termasuk dugaan tindak pidana korupsi.

Fabianus berharap, Aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan awal terhadap proses perekrutan tenaga kontrak yang tidak sesuai prosedur tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum demi menyelamatkan uang negara.

“Kami akan laporkan persoalan ini kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti. Ini negara hukum bukan negara siluman sehingga menggunakan uang negara pun harus sesuai prosedur,” pungkasnya. (mg26)

Facebook Comments

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Upah 1.187 Guru Kontrak Tak Jelas, Ini yang Disampaikan Sekda TTU | Timex Kupang

  2. Pingback: GMNI Desak Pemkab TTU Segera Bayar Upah 525 Guru Kontrak | Timex Kupang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top