‘Duduki’ Kantor Bupati TTU, Aktivis PMKRI Desak Pemerintah Bayar Upah Guru Teko | Timex Kupang
ikut bergabung
timexkupang

‘Duduki’ Kantor Bupati TTU, Aktivis PMKRI Desak Pemerintah Bayar Upah Guru Teko


AKSI. Puluhan aktivis PMKRI Cabang Kefamenanu menggelar aksi demo di depan kantor Bupati TTU, Kamis (5/11). Mereka mendesak Pemkab TTU segera membayar upah para guru kontrak. (FOTO: PETRUS USBOKO/TIMEX)

KABAR FLOBAMORATA

‘Duduki’ Kantor Bupati TTU, Aktivis PMKRI Desak Pemerintah Bayar Upah Guru Teko


KEFAMENANU, TIMEXKUPANG.com-Ratusan anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu, menyerbu dan ‘menduduki’ Kantor Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (5/12) siang.

Mereka menggelar orasi berisikan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU segera membayar gaji 1.712 guru tenaga kontrak (teko) yang sudah memegang surat keterangan (SK) kontrak daerah. Para guru itu telah mengabdi selama 12 bulan namun belum juga mendapatkan upah.

Terpantau langsung media ini, Kamis (5/12), para aktivis PMKRI Cabang Kefamenanu tersebut menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan long march dari kompleks BTN, Kota Baru menuju gedung DPRD TTU menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa bendera organisasi dan bendera merah putih, serta membawa sejumlah poster bertuliskan: “Lawan Rezim Yang Tidak Pro Rakyat, Stop Penindasan Rakyat#Save Teko”. Ada juga poster bertuliskan: “Stop Tipu Rakyat, Kami Butuh Pemimpin Yang Jujur”. Selain itu juga ada poster yang bertuliskan, “Stop Penindasan Bagi Guru Teko, Lawan-lawan. Kami Butuh Kepastian Bukan Janji”.

Saat tiba di gedung DPRD, para aktivis PMKRI itu langsung masuk dan “menduduki” ruang sidang utama. Setelah hampir 30 menit “menduduki” ruangan tersebut, barulah pimpinan dan anggota DPRD TTU menemui para aktivis dari PMKRI itu untuk mendengarkan sikap mereka.

Para aktivis diterima langsung Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD TTU. Dihadapan para wakil rakyat itu, para peserta aksi menyampaikan orasi serta aspirasi mereka. Setelah itu, para demonstran bergerak menuju kantor Bupati TTU untuk menyampaikan aspirasi yang sama.

Setibanya di kantor Bupati TTU, para aktivis kembali melakukan orasi. Sayangnya, setelah berjam-jam menggelar orasi, tak satu pun pejabat Pemkab TTU, baik Bupati, Sekda maupun Asisten yang menemui mereka.

Para aktivis PMKRI itu lalu bersepakat membangun posko persis di depan kantor Bupati TTU. Mereka berkomitmen untuk menduduki kantor bupati hingga bisa menemui Bupati Raymundus Sau Fernandes dan Penjabat Sekda TTU Fransiskus Tilis. Mereka ingin mendapatkan kepastian dari pimpinan wilayah terkait kejelasan hak para tenaga kontrak itu.

Komda PMKRI Regio Timor, Yohanes Fransiskus Naihati kepada media ini, Kamis (5/12) menuturkan, pihaknya mendesak Pemkab TTU segera meberikan upah 1.712 Guru Teko yang sudah mendapatkan SK Kontrak Daerah yang ditanda tangani Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Dikatakan, total gaji 1.712 guru kontrak yang belum dibayar itu senilai Rp 25.680.000.000. Rinciannya 525 tenaga guru kontrak sudah disetujui pembayarannya melalui APBD murni 2019, dan sisanya 1.187 guru kontrak yang diangkat kemudian oleh Bupati TTU tanpa melalui mekanisme persetujuan di DPRD TTU.

“Kami beri deadline waktu satu minggu bagi Pemkab TTU agar segera merealisasikan pembayaran upah guru kontrak. Jika tidak kami akan datang lagi dengan ribuan guru untuk melakukan aksi demonstrasi hingga upah mereka dibayar,” kata Yohanes Naihati.

Yohanes menegaskan, PMKRI juga menuding rezim pemerintahan Raymundus Sau Fernandes, merupakan pemerintahan yang otoriter dan nyaris mirip rezim orde baru. Bagaimana tidak, sebagai pemimpin di daerah ini begitu tega menelantarkan nasib para tenaga kontrak yang direkrutnya tanpa diberikan upah hingga setahun. Padahal untuk upah 525 tenaga kontrak telah ditetapkan dalam APBD 2019, namun entah pertimbangan apa sehingga pemerintah tak kunjung membayar hak para guru sejak awal tahun hingga kini.

Yohanes juga mempertanyakan alokasi anggaran bagi 525 guru kontrak yang sudah disetujui DPRD TTU dalam tahun anggaran 2019, tapi belum juga dibayarkan. “Uang yang sudah dianggarkan itu dikemanakan?” tanya Yohanes.

Atas tindakan ini, Yohanes menilai, pembagian SK kontrak daerah oleh Pemkab TTU terhadap 1.712 guru tenaga kontrak daerah itu termasuk kategori pembodohan secara sistimik dan merupakan bentuk penindasan terhadap generasi muda di daerah ini.

“Sayangnya mereka (Para Guru Teko, Red) tidak bisa berbuat apa-apa karena akan berkonsekuensi pada nasib mereka. Mereka dengan terpaksa menjalani nasib mereka dengan penuh penderitaan. Ini sungguh sangat menyiksa mereka. Mereka tidak bisa berdaya apalagi melawan,” tandasnya.

Mantan Ketua PMKRI Cabang Kefamenanu Wendy Kefi, mengatakan tidak ada alasan bagi Pemkab TTU untuk tidak membayar gaji 525 orang tenaga kontrak yang sudah ditetapkan dalam APBD 2019.

Dikatakan, Bupati Raymundus Sau Fernandes harus bertanggungjawab atas nasib 1.187 guru tenaga kontrak yang direkrut tanpa didasari analisis kebutuhan. Pasalnya, jumlah tenaga kontrak yang direkrut hingga kini terus menuai polemik dan tidak terakomodir dalam APBD 2019 maupun RAPBD 2020. Perekrutan terhadap 1.187 guru tenaga kontrak tersebut ditengarai bermuatan politik untuk kepentingan bupati.

Wendy menegaskan, Bupati Fernandes wajib membayar upah para tenaga kontrak yang direkrutnya entah dari mana anggarannya, baik dari hasil jualan ternak atau dari hasil usaha apapun. Pasalnya, keberadaan 1.187 guru tenaga kontrak tersebut tidak dianggarkan dalam APBD 2019.

“Jangan hanya manfaatkan para guru teko saat momentum politik saja setelah itu lupa. PMKRI mendesak untuk segera bayar upah dari 1.712 tenaga guru kontrak daerah yang sudah dapat SK. Kami tidak tau uangnya dari mana yang penting harus bayar,” tegasnya.

Ketua DPRD TTU, Hendrik Frederikus Bana ketika dikonfirmasi media ini, Kamis (5/12) mengatakan, kedatangan para mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI bertujuan menyampaikan aspirasi dalam rangka memberikan koreksi kepada DPRD.

Hal tersebut patut diapresiasi karena tanpa adanya koreksi maka akan ada hal penting yang tidak dilakukan. Dengan demikian, kritikan dan koreksi yang disampaikan oleh organisasi mahasiwa wajib diterima.

Menurut Hendrik Bana, DPRD TTU telah mengesahkan anggaran untuk pembayaran gaji 525 guru tenaga kontrak daerah. Anggaran tersebut telah masuk dalam anggaran induk tahun 2019. Sangat disayangkan jika Pemkab TTU hingga saat ini tidak kunjung membayar gaji para tenaga kontrak tersebut.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan melekat dan memberikan warning kepada pemerintah untuk segera membayar. Namun eksekusi dan domainnya ada pada pemerintah. Pihaknya juga tidak mengetahui apa kendala yang menyebabkan pemerintah belum juga membayar gaji para tenaga kontrak.

“Silakan berurusan dengan pemerintah daerah untuk segera dibayarkan. Sangat disayangkan sekali kalau pemerintah tidak membayar, karena itu hak para tenaga kontrak. Kalau tidak terjadi proses pembayaran saya pikir itu sebuah pelanggaran yang besar,” tegas Hendrik.

Menyinggung terkait nasib 1.187 guru tenaga kontrak yang direkrut oleh pemerintah tanpa persetujuan DPRD, menurut Hendrik, pihaknya telah memutuskan segala sesuatu dalam sidang paripurna berlandaskan prosedur dan peraturan.

DPRD TTU, tambah Hendrik, telah meminta OPD teknis dan pemerintah untuk menyajikan analisis kebutuhan tenaga kontrak. Sayangnya, kajian analisis kebutuhan itu tidak jelas dan kabur. Hal itulah yang menyebabkan DPRD menolak untuk menyetujui perekrutan 1.187 tenaga kontrak tersebut.

“Keputusan tertinggi itu paripurna DPRD sehingga untuk 1.187 guru teko itu bukan kewenangan DPRD. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk penambahan tenaga guru sebanyak 1.187 di RAPBD 2020 pun di drop dengan alasan OPD teknis tidak mampu menunjukan kajian analisis kebutuhan guru,” pungkasnya. (mg26)

Facebook Comments

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Pastikan Kejelasan Upah 1.712 Guru Kontrak, PMKRI Datangi Bupati, Begini Penjelasan Raymundus | Timex Kupang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya KABAR FLOBAMORATA

To Top